Contoh Makalah Pemeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah menghalangi danatau menggagalkan.
Contoh makalah pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum standar pelaksanaan dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK danatau pemeriksa. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.
Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disingkat BPK RI dulu disingkat BEPEKA adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 satu tahun 6 enam bulan danatau denda paling banyak Rp50000000000 lima ratus juta rupiah. 23 PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran kecermatan kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Prinsip iniperlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenangdan tanggung jawab terlaksananya mekanisme checks and balances serta untukmendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan.
2 Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas independen dan profesional. Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri Berkaitan dengan pemeriksaan dan pengwasan keuangan negara dan dihubungkan dengan penulisan ini penulis hanya akan membahas lembaga pengawas keuangan negara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah APIP. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Menurut UUD 1945 BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiriAnggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 satu tahun 6 enam bulan danatau denda paling banyak Rp50000000000 lima ratus juta rupiah. PBK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
MAKALAH TENTANG KEUANGAN NEGARA BAB I PENDAHULUAN11. Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sistem administrasi keuangan negara diatur dengan berbagai ketentuan diantaranya UU No. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Oleh karena itu penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. 1 Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Selain misi BPK juga mempunyai tujuan strategis yang mendukung dari pelaksanaan misi tersebut tujuan utama yang telah ditetapkan oleh BPK diantaranya yaitu. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995. UU No15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara B.
Definisi Badan Pemeriksa Keuangan BPK Badan Pemeriksa Keuangan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan taggungjawab keuangan negara Pasal 23E UUD 1945 dan Pasal 2 UU No15. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Modul ini menguraikan pengelolaan keuangan negara sub bidang.
Untuk memulai tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara dan u ntuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yang berlaku. 1Konsep Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PPK-BLU di Indonesia telah tercantum dalam Bab XII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang terdiri dari pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana dalam pasal tersebut mewajibkan setiap BLU memiliki Rencana kerja dan anggaran serta.
Makalah Pengelolaan Keuangan Negara
Posting Komentar untuk "Contoh Makalah Pemeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara"